Pilkada Lewat DPRD, Pimpinan Bawaslu: Itu Kemunduran Luar Biasa

Jakarta - Berbicara atas nama pribadi, pimpinan Bawaslu Nasrullah menolak pilkada lewat DPRD. Bagi pria kelahiran Sulawesi Barat, 10 Juli 1971 tersebut, itu adalah sebuah kemunduran luar biasa bagi demokrasi di Indonesia.

Pernyataan itu diungkapkan Nasrullah di Ruang Media Center Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2014). Ia menjadi Narasumber dalam acara diskusi publik bertema 'Pilkada Langsung atau Kembali ke DPRD'.

"Pertama, saya ingin meluruskan, bahwa kehadiran saya secara pribadi, tidak dalam kerangka posisi pendapat Bawaslu," kata Nasrullah membuka perbincangan.

"Alangkah naif, alangkah kita mengalami sebuah kemunduran yang amat luar biasa, ketika cita-cita ingin sampai derajat yang lebih tinggi, tiba-tiba dimundurkan, ditarik lagi tidak secara langsung kepada rakyatnya, tetapi melalui sistem perwakilan. Meskipun dalam sistem perwakilan ini indirect democracy juga diakui," sambung Nasrullah.

Dijelaskan Nasrullah, pilkada secara langsung adalah sebuah investasi demokrasi yang amat berharga bagi bangsa Indonesia. Jadi, sangat sia-sia dan sebuah kemunduran besar jika pilkada dikembalikan lewat DPRD.

"Jadi amat sia-sia kalau sebuah investasi demokrasi yang kita bangun sama-sama dengan semangat demokrasi tercederai oleh 'ulah' orang-orang tertentu, dan itu berimplikasi terhadap rakyat indonesia," ucapnya.