Tak Akan Maju di Pilgub DKI 2017, Ahok: Saya Nggak Mau Jadi Budak DPRD

Jakarta - Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menolak pilkada dikembalikan lewat DPRD. Jika akhirnya aturan pilkada tak langsung itu disahkan, Ahok mempertimbangkan untuk tak mencalonkan diri di Pilgub DKI 2017.

"Kenapa saya nggak mau (pilkada lewat DPRD -red), karena saya baru dua tahun saja di sini sudah setengah mati memutuskan APBD. Kalau saya lewat DPRD, sudah lama dipecat saya. Ya saya kalau terpilih pun, 2017 saya nggak mau jadi budak DPRD," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2014).

Menurut Ahok, pemilihan lewat DPRD memungkinkan seorang kepala daerah tersandera oleh lembaga legislatif. Ahok tak mau hal itu terjadi kepadanya.

"Bagi saya DPRD itu hanya pengawas, pengawasan anggaran dan legislasi. Nggak bisa mengontrol saya. Kalau yang mengontrol saya ya rakyat. Kalau 106 anggota DPRD ngontrol saya, digaji saja per bulan. Tiap hari kerjanya jalan-jalan ke luar negeri saja. Ya kan. Service habis saja. Ngapain capek-capek urusin 10 juta orang," ujarnya ceplas-ceplos.

Ahok mengatakan pilkada langsung telah memberi kesempatan bagi dirinya untuk menjadi pejabat publik. Oleh karenanya, dia menentang keras keinginan Gerindra untuk mengembalikan pilkada lewat DPRD.

"Nggak mungkin ada kesempatan seorang Ahok jadi bupati Belitung Timur di tempat yang jelas-jelas dikuasai Partai Bulan Bintang 55%. Partai apa pun nggak mungkin menang. Dan nggak mungkin ada Jokowi-Ahok bisa menang di DKI dengan Gerindra hanya 6 kursi dan PDIP 11 kursi melawan semua partai di DPRD DKI waktu itu," ulasnya.