Pro Pilkada Lewat DPRD, Fadli Zon: Kalau Tidak Setuju Ubah Dulu Pancasila

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon terus mendorong agar pilkada kembali lewat DPRD. Katanya, jika ada yang tidak setuju harus mengubah dulu Pancasila sebagai dasar negara.

Pernyataan itu disampaikan Fadli dalam sebuah talkshow di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/9/2014) pagi. Ia menjadi pembicara bersama Jubir Kemendagri Dodi Riatmadji, Anggota Panja RUU Pilkada F-PDIP Rahadi Zakaria, Anggota Panja RUU Pilkada F-PAN Yandri Susanto, serta Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Herdi Sahrasad.

"Kalau kita melihat demokrasi, yang paling penting, demokrasi itu apa? Demokrasi bukan langsung atau tidak langsung. Demokrasi kita menurut Pancasila adalah demokrasi tidak langsung, demokrasi perwakilan," ujar Fadli.

"Kalau ada orang yang tidak setuju dengan demokrasi perwakilan, ubah dulu itu Pancasila, sila ke-4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya kira mereka yang mengerti bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu tidak perlu interpretasi. Demokrasi kita sesungguhnya adalah demokrasi perwakilan," sambung Fadli bernada tegas.

Fadli kemudian memberikan beberapa contoh. Menurutnya, Amerika, Inggris, dan beberapa negara besar lainnya adalah penganut demokrasi tidak langsung dan berhasil. Ia melihat bahwa demokrasi langsung lebih banyak jeleknya.

"Pilkada langsung lebih banyak jeleknya daripada bagusnya. Ada kasus 332 kepala daerah terlibat korupsi, demokrasi kita semakin mahal, orang-orang baik susah untuk menjadi bupati," imbuh Fadli.